Skip to main content
News and Articles

Demokratisasi Energi Kita

By May 20, 2020April 9th, 2021No Comments

Sudah berpuluh-puluh tahun Indonesia mempunyai rezim energi yang tidak berpihak pada pengembangan kapasitas dan kemampuan lokal, hal ini disebabkan oleh usaha eksploitasi energi yang diarahkan sebagai sekedar komoditas pasar.

Sudah barang tentu, hal ini menyebabkan kondisi krisis energi berkepanjangan di daerah-daerah yang bukan menjadi sentra ekonomi nasional.

Desa-desa di seluruh Indonesia terutama di luar jawa tertinggal dalam semua aspek pembangunan dibanding kota-kota besar dan sentra-sentra ekonomi lainnya.

Kondisi ini tentunya akan berdampak negatif terhadap kondisi politik nasional keseluruhan karena masyarakat yang termarginal ini sebenarnya menguasai lahan dan sumber daya alam yang sangat besar dan berpotensi mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional di kala harga komoditas unggulan Indonesia menurun drastis.

Sebagai Negara dengan populasi ke-empat terbesar dan Negara demokratis terbesar ke-tiga di dunia, hal ini akan berimplikasi sangat besar terhadap perkembangan geopolitis di belahan dunia selatan dan terutama di Asia Tenggara.

Inilah sebabnya pembangunan sektor kelistrikan di desa-desa tertinggal dan penataan lahan/hutan di Indonesia juga menjadi perhatian negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Pemerintah Amerika Serikat telah mendanai proyek-proyek percontohan Energi Terbarukan berbasis masyarakat di Indonesia sebagai bagian dari usaha pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal.

Negara-negara Eropa seperti Norwegia sudah terlebih dahulu berkomitmen untuk mendanai proyek-proyek pengurangan emisi karbon melalui penataan hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Apabila negara-negara lain sudah menaruh perhatian besar dan komitmen dana ratusan juta hingga milyaran dollar untuk pembangunan energi terbarukan berbasis masyarakat dan penataan lahan/hutan di seluruh pelosok Indonesia, bagaimana dengan komitmen pemerintah kita sendiri dan institusi-institusi terkait lainnya yang dimiliki bangsa ini?

Kira-kira apa yang menjadi hambatan terbesar dalam penataan lahan/hutan serta pembangunan Energi Terbarukan berbasis masyarakat yang sudah terbukti mempunyai dampak besar dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal?

Ketika masalah pembangunan kelistrikan pedesaan dan penataan lahan/hutan di Indonesia menjadi perhatian dunia serta target pendanaan dari berbagai negara yang peduli dengan perubahan iklim serta dampak negatifnya terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia, bangsa ini tentunya harus memulai introspeksi diri dan menyadari betapa besar tanggung jawab bangsa Indonesia dalam menjaga kelestarian alam kita dengan kekayaan hayatinya dan manfaat sumber daya alam Indonesia untuk menjaga keseimbangan geopolitik, ekonomi dan ekologi dunia.

Yang lebih esensial lagi tentunya, bangsa Indonesia harus menyadari bahwa energi yang menjadi sumber penghidupan masyarakat banyak tanpa mengenal status sosial dan ekonominya harus diusahakan aksesnya secara universal dengan harga yang terjangkau tanpa merusak lingkungan hidup masyarakat yang menjadi bagian ekologi tersebut.

Pada intinya, prinsip demokrasi dalam menciptakan akses energi yang universal harus diterapkan dalam setiap tahap perencanaan dan pembangunan proyek di sektor energi.

Dalam pelaksanaan di lapangan, semua pihak baik Kementrian, Pemda, PLN, bahkan masyarakat desa perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun proyek Energi Terbarukan berbasis masyarakat ini.

Manajemen teknologi tepat guna dan akses pendanaan bisa menjadi tugas utama pihak swasta yang menjadi pengusul/pengembang proyek tersebut. Akan tetapi, Pemda harus menjadi mitra kerja aktif yang mendukung pelaksanaan proyek tersebut yang memang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia bagi rakyat mereka sendiri.

Pemda dapat mengeluarkan perda-perda pendukung seperti Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang menetapkan target pencapain rasio elektrifikasi di daerah mereka serta kontribusi Pemda dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Selain itu, perlu juga dikeluarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menetapkan wilayah-wilayah mana yang harus dilestarikan untuk menghindari bencana dan wilayah-wilayah mana yang dapat didedikasikan untuk menjadi sumber-sumber energi lokal yang berkelanjutan.

Pekerjaan besar bangsa ini sudah berada di depan mata dan seluruh komponen bangsa ini dapat menjadi pelaku aktif dalam merealisasikan proyek-proyek Energi Terbarukan Terdistribusi di seluruh wilayah Indonesia.

Syarat utama tentunya adalah rasa kepedulian kita dan komitmen dalam men-demokratisasi-kan sektor energi kita demi menjamin akses yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya dengan partisipasi masyarakat lokal yang lebih luas akan memberikan kesejahteraan di tingkat masyarakat akar rumput.

Segala bentuk pendiktean dan pendekatan dari atas tanpa konsultasi yang aktif dengan pengguna energi di daerah tertinggal hanya akan menjadi pemborosan dan pada gilirannya mengancam kesatuan dan keutuhan bangsa ini di masa depan.

Adanya krisis ekonomi yang menghadang di depan mata karena isu Covid justru menjadi tantangan kita semua untuk mengambil tindakan tepat dan sesuai kebutuhan rakyat tanpa penghamburan percuma pada generasi mendatang.