Villagers using environment-friendly resources for electricity. An interview with CPI Director Jaya Wahono

Flores, Nusa Tenggara Timur, bisa berbangga. Mereka punya pembangkit listrik dari sumber-sumber terbarukan yang diperoleh dari sekitar dan dibangun swadaya masyarakat. Bagaimana ceritanya?

Bermula dari inisiatif seorang pendeta bernama Marselus Hasan. Romo Marselus, begitu dia biasa disapa punya kegelisahan saat melihat warga Desa Reno, Kecamatan Poco Ranaka, Flores, setiap hari tak bisa menikmati penerangan dengan baik.

“Hampir setiap hari kami selalu berurusan dengan perbaikan generator,” kata Marselus, siang itu di Jakarta.

Suatu hari, Marselus ingat pernah baca soal listrik tenaga air. Dia berpikir kenapa tak dicoba, mengingat desa itu kaya air.

Singkat cerita Marselus mempelajari sendiri dari internet, mencari teknisi ahli dan berdiskusi sana sini. Tujuannya hanya satu, membantu warga lepas dari masalah listrik.

Budi Wuyono, teknisi yang membantu Marselus berdiskusi dengan pimpinan gereja lokal. Setelah gereja mendukung, tim Marselus mulai sosialisasi dengan masyarakat dan Dewan Paroki.

“Awalnya memang ada yang ragu. Setelah kami perlihatkan video bagaimana proyek ini berhasil di daerah lain, warga setuju,” katanya.

Juli 2012, proyek itupun dimulai. Kesepakatannya, warga dibebankan pembelian jaringan instalasi, kayu dan bahan lain untuk membuat bendungan, saluran air, bak penenang dan jalur pipa.

Untuk memenuhi ini, warga diminta patungan Rp2 juta per keluarga. Sedang, gereja bertanggungjawab pengadaan pembangkit dan tenaga ahli serta teknisi pelaksana.

Gereja lantas mengajukan pinjaman ke koperasi desa. Setelah dapat pinjaman dari koperasi, warga bergotong-royong membangun pembangkit.

“Dalam empat bulan selesai,” katanya.

Hasilnya, pembangkit swadaya masyarakat ini menerangi 134 rumah, satu puskesmas, satu pasar dan satu gereja. Mereka beri nama Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wae Rina.

Tak ingin kesuksesan hanya sampai di sana, tim Romo Marselus bergerilya membantu desa lain. Hingga kini, tim ini telah membangun empat pembangkit. Tiga lainnya, PLTMH Wae Mese Wangkar di Kecamatan Sambi Rampas kini dimanfaatkan 400 keluarga, satu musola, satu puskesmas dan satu rumah gendang atau rumah adat.

Lalu, PLTMH Wae Laban Elar, telah untuk 316 keluarga, satu musola, satu gereja, satu sekolah, satu kelurahan, satu asrama dan puskemas dan satu kantor kecamatan.

Satu lagi, PLTMH Wae Lenger di Kecamatan Elar Poco Ranaka untuk 264 keluarga, tiga sekolah, satu Pustu dan tiga rumah adat.

Empat PLTMH dengan total kapasitas 260 Kw ini dibangun dengan jenis turbin cross flow.

Sejak ada PLTMH, ucap Marselus, warga yang biasa menggunakan minyak tanah, bisa hemat hingga Rp230.000 perbulan. Warga yang pakai genset, hemat hingga Rp860.000 perbulan.

Selain itu, secara umum terjadi peningkatan ekonomi bagi warga yang sehari-hari menenun, ternak ayam ras atau babi atau membuat kue. Dengan pemanfaatan koperasi sisa hasil dan iuran pembuatan pembangkit listrik, juga jadi modal usaha warga yang jadi anggota koperasi.

“Secara sosial budaya, tentu ada penguatan komunitas dan semangat gotong royong warga. Terbangun solidaritas karena warga bersama-sama membangunnya,” kata Marselus.

Menurut dia, kendala utama membangun empat PLTMH terjadi diawal, saat harus mengumpulkan iuran per keluarga.

“Pembangkit pertama warga iuran Rp2 juta, sekarang karena ada kenaikan harga bahan bakar minyak jadi Rp2.750.000 per keluarga. Ini cukup sulit bagi warga,” katanya.

Tim Marselus memutar otak, mencari dukungan dana dari berbagai lembaga dan organisasi. “Terakhir dapat dari UNDP dan Bank NTT,” katanya.

Dari Bank NTT, selain pinjaman juga mengalir dana tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) untuk mendukung pembangunan pembangkit.

Setelah pembangkit berjalan, warga bisa merasakan manfaat dan bersedia membayar iuran bulanan.

Besaran itu bulanan, katanya, berdasarkan jumlah bohlam lampu yang dipakai setiap rumah. Bohlam disediakan dengan kapasitas sama oleh pengelola pembangkit listrik.

Saat ini, katanya, tim perlu bantuan tiang dan jaringan serta instalasi pembangunan pembangkit berikutnya. “Jika ada pihak yang bersedia membantu, warga akan bangun koperasi dan membayar iuran bulanan.”

Ke depan, Marselus berharap bisa mengembangkan pembangkit listrik dari sumber daya lain seperti biogas dan tenaga surya.

“Yang paling penting dari pengerjaan PLTMH ini ada perubahan pola pikir masyarakat dari mental proyek ke mental membangun. Rakyat merasa memiliki dan mau berpartisipasi untuk membangun dan sekarang merawat serta mengelola dengan baik,” katanya.

***

Cerita pemenuhan energi secara swadaya juga terjadi di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Warga sukses membangun Pembangkit Listrik Tenaga Bio Massa (PLTBM) di Desa Madobak, Matotonan dan Saliguma. Desa-desa ini kaya potensi bambu.

Untuk mencapai desa-desa ini perlu lima jam dengan sampan motor. Sebelumnya, warga harus membayar listrik Rp40.000 per kwh.

Dengan dana hibah, millenium challenge account (MCA) Indonesia, sebuah perusahaan pengembang, Clean Indonesia Power (CPI), memberdayakan masyarakat dan potensi bambu di tiga desa ini untuk membangun PLTBM.

“Kami masuk memperkenalkan pembangunan pembangkit listrik dari energi terbarukan,” kata Jaya Wahono, Presiden Direktur CPI.

Mengapa bambu? Menurut Jaya, potensi pembangkit listrik dari bambu ini unik. Selain bambu bisa dihasilkan lokal, proyek ini berbasis masyarakat.

Masyarakat, katanya, tak hanya jadi konsumen juga produsen. Aspek keberlanjutan bambu lebih terjamin karena tanaman ramah lingkungan dan regenerasinya cepat. Ditambah lagi, Pulau Siberut, daerah tropis yang dapat hujan sepanjang tahun. “Jadi kita bisa tanam dan panen sepanjang tahun,” katanya.

Yoyok, warga Mentawai bekerja untuk CPI mengatakan, konversi bambu menjadi listrik tak sulit. Setiap keluarga di tiga desa mengumpulkan bambu dengan jumlah telah disepakati masing-masing. Bambu yang dikumpulkan dipotong kecil antara 4-10 sentimeter, lalu dikeringkan selama tiga hari.

Setelah itu, bambu diangkut, dimasukkan ke power plant dan dikonversikan menjadi listrik yang bisa dipakai pukul 6.00-24.00.

“Karena masyarakat yang mengumpulkan bambu, proyek ini disebut proyek gotong royong. Ini tak hanya bisa diterapkan di Mentawai, juga daerah lain,” kata Jaya.

Program Indonesia terang

Pemerintah, melalui Program Indonesia Terang (PIT) awal 2016 merancang agenda yang akan melistriki 10.300 desa di wilayah timur Indonesia dengan target rampung 2019.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), masih ada 12.659 desa belum berlistrik. Sebanyak 2.519 masih gelap gulita.

“Kita perlu merundingkan cara terbaik mempercepat PIT dari berbagai sudut pandang,” kata Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Muluaya, dalam lokakarya PIT di Jakarta, Selasa (8/11/16).

Saat ini, belum ada regulasi jelas untuk memenuhi target rasio elektrifikasi dari 85% tahun 2015 menjadi 97% pada 2019.

PIT, katanya, bagian target pemerintah untuk meratakan pasokan listrik dalam proyek 35.000 megawatt.

Mengingat berbagai tantangan menembus desa-desa terpencil dan terluar, ucap Rida, perlu pendekatan berbeda antara satu wilayah dan wilayah lain.

Dalam rancangannya, PIT dimulai dari enam provinsi di wilayah paling timur Indonesia yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Mengenai anggaran, kata Rida, memang belum jadi fokus program ini, mengingat investasi pembangkit listrik cenderung mahal.

“Saat ini, kita kumpulkan data, update dan cross check semua data dan potensi. Untuk satu wilayah beda pendekatan. Ada yang profit oriented, ada yang tidak. Semua sesuai kondisi desa,” katanya.

Verifikasi data ini, termasuk kondisi sosial masing-masing daerah. “Masih banyak yang berpikir ini hadiah dari pusat,” katanya.

Dalam percepatan PIT, Direktorat EBTKE menggandeng Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Ruddi Gobel dari TNP2K mengatakan, program listrik ini penting bagi masyarakat miskin.

Penyebab utama ketimpangan dan kemiskinan adalah minim akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar yakni air bersih, sanitasi dan listrik.

Saat ini, rasio elektrifikasi Indonesia 88,3%, relatif rendah dibanding negara ASEAN lain. Sekitar 1,6 juta rumah tangga miskin belum menikmati saluran listrik.

Untuk itu, kata Ruddi, TNP2K membentuk program home solar panel gratis untuk rumah tangga miskin di wilayah yang belum punya jaringan listrik (off grid).

“Namun akan selalu ada wilayah , yang karena sebab teknis, misal, mahal infrastruktur, masih left behind. Itu area off grid. PIT fokus untuk area itu,” katanya.

Mengenai anggaran, katanya, memang tak mesti dari APBN, perlu kemauan masyarakat untuk ikut membayar.

Energi terbarukan di pedesaan

Ada pandangan energi terbarukan tak bisa diandalkan, selalu dikatakan sebagai energi alternatif. Kebanyakan pembangkit hanya bertahan selama atau sebelum lima tahun.

Padahal dalam ekspektasi, pembangkit ini bisa bertahan hingga 20-25 tahun. Amalia Suryani dari Energising Development (EnDev) Indonesia, mitra KESDM dalam membangun pembangkit, menjelaskan, beberapa penyebab pembangkit energi terbarukan berumur pendek.

Penyebabnya, karena perencanaan tak rinci, proses desain lemah, teknik konstruksi dan penggunaan peralatan berkualitas rendah, serta pemeliharaan tak ditangani profesional.

Selain itu, karakteristik listrik pedesaan biasa menganggap masyarakat sebagai penerima manfaat, bukan pelanggan. Jadi, funding model lebih utama, bukan pelayanan masyarakat dengan bussines model, yang menitikberatkan biaya dan pelayanan pelanggan.

Karena itu, katanya, tak heran banyak menganggap ini pemberian pemerintah pusat dan saat terjadi kerusakan berharap pemerintah menanggulangi.

Kondisi ini, katanya, juga karena keuangan masyarakat desa terpencil cenderung musiman, sumber ekonomi tak tetap, daya beli rendah dan tak ada akses ke pembiayaan komersial.

“Karena itu studi kelayakan sebagai bagian dari perencanaan sangat penting,” ucap Amalia.

Dari pengalaman EnDev mendukung pengadaan pembangkit milik KESDM, 97% pembangkit dikelola oleh organisasi masyarakat atau Tim Pengelola Listrik Desa (TPLD).

“Model lembaga ini sering ganti pengurus yang ditetapkan gubernur atau bupati, jadi rentan konflik dan berdampak pada akses pendanaan.”

Tiga persen lainnya, dikelola koperasi dan BUMDes yang berbadan hukum. Yang ini, katanya, lebih baik karena berpotensi mengembangkan usaha produktif, dan ada pendapatan rutin dari simpanan warga.

Selain masalah-masalah itu, katanya, memang ada problem teknis seperti tak ada smart meter dan teknisi lokal, suku cadang PLTS hanya bisa didatangkan dari Bandung dan Jakarta. Dia mencontohkan, teknisi listrik seperti di PLTS komunal di Pulau Moyo, Sumbawa, NTB.

Kadin juga punya pandangan soal ini. Jaya Wahono dari Kadin Indonesia, mengatakan, proyek off grid electricity ini harus dikerjakan dengan pendekatan bisnis.

“Boleh berbasis masyarakat karena konsumen masyarakat, namun pengelolaan dan pengembangan harus profesional. Tentunya harus profit, nggak bisa non profit,” katanya.

Jaya mencontohkan, berbagai proyek pembangkit off grid di India dikerjakan swasta, bukan pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

“Kenapa? Karena akan meningkatkan kompetensi perusahaan hingga perusahaan dapat perhatian dari pemerintah atau lembaga pembiayaan lain,” katanya.

Menurut Jaya, jika proyek pembangkit profit, keuntungan bisa untuk memperluas proyek ke desa lain.

“Siapa yang akan mereplikasi proyek ini dari tiga desa menjadi satu pulau? Pemerintah? Tak mungkin pemerintah. Pulau Siberut itu misal, tak masuk PIT karena dianggap sudah terang. Siapa yang terang? Hanya rumah Kades,” ucap Jaya.

Pemerintah daerah, juga tak punya mekanisme pembangunan pembangkit off grid misal, green house gas dan safe guard system.

“Untuk pembangkit di Siberut, kami diminta MCA bikin ecological assesment apabila tanaman ini menganggu tanaman lain safe guard mecanismnya bagaimana,” katanya.

Untuk pendanaan, katanya, Indonesia bisa meminta dana penanggulangan perubahan iklim pada negara-negara maju.

“Setiap tahun dalam COP (pertemuan para pihak) pembicaraan antara negara maju dan negara berkembang bagaimana menyalurkan dana itu untuk mencegah perubahan iklim lebih buruk.”