Sudirman Said: Program Kelistrikan Terhambat Sosial-Politik

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan ada sejumlah kendala dalam melaksanakan program kelistrikan. Selain aspek teknik, Sudirman Said menilai kendala utama program kelistrikan justru menyangkut aspek sosial dan politik.

“Aspek ini lebih dominan dibanding aspek teknis. Dari hal pembebasan tanah, sampai ke siapa yang mendapatkan alokasi dan berapa,” kata Sudirman dalam diskusi bertema ketahanan energi di Universitas Gadjah Mada Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu, 24 September 2016.

Sudirman mengatakan masalah semacam itu tak bisa dihadapi para teknokrat maupun para ahli. PLN pun, kata Sudirman, kadang dihadapkan pada kenyataan ternyata developernya rata-rata memiliki keterkaitan politik. “Itu kesulitan besar,” ujarnya.

Sudirman mencontohkan, semua orang mengetahui potensi energi baru terbarukan di Indonesia, dan tertulis dalam kebijakan energi nasional. Namun, seperti banyak keadaan di negara lain, pengembangan EBT (energi baru terbarukan) membutuhkan politik dan tak bisa semata teknokrasi. “Karena butuh insentif, subsidi, dan regulasi,” ujarnya.

Sudirman juga sempat menyinggung soal mafia di bidang energi. Dia menyebut ada forces policy making yang mempengaruhi pemangku kebijakan. Misalnya dengan mengatakan pembangunan kilang mahal dan tak ekonomis.

Sudirman berujar alangkah lebih tidak ekonomis lagi jika Indonesia bergantung pada impor energi. “EBT mahal, ya mahal, tapi suatu ketika mesti dibangun juga,” tutur Sudirman Said.