Suara Nyaring Para Penjaga Hutan Mentawai

EKSPLOITASI hutan Mentawai terus mendapat penolakan. Masyarakat Mentawai tidak ingin kehilangan hutan yang sudah menjadi bagian dari identitas mereka. Suara-suara penolakan tidak hanya bergaung di Mentawai saja, tapi juga menggema hingga ke pusat. Siapa saja yang ikut bersuara dan berada di garis perjuangan?

LAPORAN: BHENZ MAHARAJO

Polemik ekploitasi hutan Mentawai sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Telah bertahun-tahun masyarakat Mentawai mencoba melawan perusakan hutan mereka. Namun apa daya, kebijakan pemberian izin pengelolaan hutan ada di pusat. Pemkab Mentawai tidak punya kewenangan secara penuh menolak apa yang sudah digariskan pusat. Sebab itu perlawanan lebih gencar dilakukan di luar pemerintahan. Masyarakat Mentawai bersatu menjaga warisan alam, yang kelak juga akan diwariskan pula kepada anak cucunya.

Teranyar, hutan tropis Pulau Siberut di Mentawai kembali terancam dengan rencana masuknya perusahaan raksasa yang akan mengembangkan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pembukaan kawasan hutan akan terjadi besar-besaran dan ditakutkan para aktivis sebagai undangan terhadap ancaman bencana ekologis. Menurut Kepala Suku Sabulukkungan, Rupinus, Hak Pengusahaan Hutan (HPH) memberikan dampak buruk, bahkan tanah dan hutan adat yang selama ini mendukung kehidupan dan kearifan lokal masyarakat juga harus dipertaruhkan untuk kepentingan bisnis energi.

“Sebagian tanah yang dimohonkan untuk menjadi HTI adalah milik kami. Kami tak ingin kehilangan tanah dan hutan karena itu sumber kehidupan suku kami dan masyarakat yang tinggal di sana. Kami melakukan ritual adat di hutan, mengambil rotan untuk membuat opa (keranjang), kayu untuk membuat sampan dan dari hutan juga kami memperoleh tanaman obat dan makanan. Jika HTI masuk, maka kehidupan sosial, ekonomi, adat serta budaya kami akan hilang,” tegas Rupinus yang bergandengan tangan bersama para penolak ekploitasi hutan Mentawai lainnya.

Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet juga berada di garis terdepan menyuarakan penolakan bersama para aktivis dan mahasiswa asal Mentawai. Bersama-sama, mereka membawa kasus ini hingga ke pusat. Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka juga ikut menyuarakan penolakan. “Kebijakan pemanfaatan hutan di Kepulauan Mentawai selama ini telah membuat hak dan akses masyarakat terhadap hutan adat berkurang. Kami berhak menolaknya, dan akan terus menyuarakan penolakan itu,” terang Yudas, Jumat (10/11) siang.

Dijelaskan Yudas, jika HPH masuk, Pemkab akan terhalang untuk menyediakan layanan-layanan pembangunan dasar bagi warga di dalam kawasan hutan. Dengan adanya HTI tentu akan semakin menyulitkan akses masyarakat dan menghilangkan kesempatan pemerintah daerah dalam pemberian layanan tersebut. “Kebijakan pembangunan di Mentawai menganut sistem keseimbangan antara ekologi, sosial dan ekonomi. Keseimbangan itu selalu menjadi pertimbangan dan Pemda Mentawai telah menetapkan untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor utama penggerak pembangunan dan ekonomi daerah, termasuk melestarikan adat dan budaya serta lingkungan, bukan HTI,” tegasnya.

Kebijakan pemberian konsesi