Membangun Ketahanan Energi Nasional yang Manusiawi

World Bank mengeluarkan laporan khusus mengenai problema kesenjangan sosial dan ekonomi yang makin membesar di Indonesia bulan desember 2015 lalu. Tingkat kesenjangan di Indonesia ini ditengarai naik lebih pesat dibanding banyak negara Asia Timur lain. Antara tahun 2003 hingga 2010, 10 persen penduduk terkaya di Indonesia menikmati pertumbuhan tingkat konsumsi sebesar 6% per tahun, setelah disesuaikan dengan inflasi. Bagi 40% penduduk termiskin, tingkat konsumsi mereka tumbuh kurang dari 2% per tahun. Akibat dari kesenjangan ini, manfaat dari pertumbuhan pembangunan lebih banyak dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya.  Sekitar 80 persen penduduk – atau lebih dari 205 juta orang – semakin jauh tertinggal baik dari segi pendapatan maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional di Indonesia.

Menurut World Bank, setidaknya ada tiga implikasi utama akibat kemiskinan akut di Indonesia, yaitu:

  1. Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti: makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan;
  2. Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan didepan institusi negara dan masyarakat;
  3. Kerentanan terhadap guncangan ekonomi, bencana alam dan masalah kesehatan terkait dengan ketidakmampuan menanggulanginya.

Lalu mengapa Indonesia yang relatif damai dibanding negara-negara sub-sahara Afrika dan penduduknya menikmati kestabilan politik yang relatif lebih baik dibanding negara-negara Asia lainnya tidak dapat mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial meskipun pemerintahannya selalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mengejar ketinggalan? Tampaknya pembangunan yang menitik-beratkan laju pertumbuhan tinggi ini justru memperburuk kondisi kesenjangan ekonomi dimana awalnya pembangunan di perkotaan diharapkan dapat memberikan tricke down effect ke wilayah pedesaan. Hasil pembangunan pada kenyataannya tidak dinikmati oleh penduduk miskin di pedesaan dan kesenjangan antara pembangunan di kota dan di desa semakin jelas terlihat dimana-mana.

Persoalan ini semakin diperburuk dengan kebijakan subsidi BBM dan listrik yang telah berjalan berpuluh-puluh tahun sejak jaman orde baru hingga kini yang tidak pernah tepat sasaran dalam meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan sebaliknya lebih dinikmati masyarakat mampu. Subsidi energi ini juga berdampak pada keterbatasan anggaran negara dalam membangun infrastruktur di daerah-daerah tertinggal dan ketertinggalan masyarakat yang tidak mempunyai akses listrik dan energi modern lainnya semakin terasa. Tanpa adanya pasokan listrik yang handal, desa-desa di Indonesia tentunya juga akan sulit menarik investasi ke wilayah mereka. Pemanfaatan program dana desa yang disalurkan pemerintah pusat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa-desa juga tidak akan memberikan dampak yang berkelanjutan apabila dunia usaha tidak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat disana.

Kondisi kesenjangan ini tentunya tidak bisa dibiarkan terus karena tanpa adanya intervensi pemerintah dan dunia usaha dalam memperbaiki kondisi mereka, desa-desa di Indonesia tidak akan mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan ekonomi Nasional. Apabila kita melihat kembali peringatan World bank diatas, jelas terlihat bahwa 40% masyarakat termiskin yang mayoritas tinggal di wilayah pedesaan harus mendapat perhatian khusus agar dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi mereka lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi 10% masyarakat terkaya agar terjadi keseimbangan. Tidak ada cara yang lebih cepat, lebih terukur dan lebih terbukti dampaknya dalam memberikan pertumbuhan ekonomi selain penyediaan listrik yang merata dan handal kepada masyarakat di desa-desa. Akan tetapi dengan kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan dan lokasi desa-desa yang tersebar di lebih dari 9000 pulau, akan sangat sulit bagi pembuat kebijakan untuk memberikan layanan kelistrikan bagi masyarakat desa apabila masih bergantung pada energi fossil seperti bahan bakar minyak (bbm), gas alam dan batu bara. Pemanfaatan energi fossil membutuhkan pembangunan infrastruktur terlebih dahulu dan ketergantungan terhadap intervensi dari luar wilayah desa akan semakin tinggi. Kondisi tersebut akan berakibat pada makin tingginya kerentanan desa-desa Indonesia terhadap guncangan ekonomi yang disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas dunia, bencana alam dan dinamika politik lokal serta nasional.

Dengan demikian, pilihan bagi pembuat kebijakan nasional sangat jelas bahwa desa-desa di Indonesia tidak mungkin terus-menerus dilistriki oleh sumber energi fossil seperti yang telah diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI ketika menjelaskan maksud dan tujuan dari pembentukan Dana Ketahanan Energi akhir-akhir ini. Peningkatan akses listrik untuk masyarakat pedesaan dipandang sebagai salah satu cara terbaik dalam memberikan keadilan sosial bagi 40% masyarakat termiskin di Indonesia yang di masa lalu hampir tidak pernah menerima subsidi listrik dan bbm karena keterbatasan akses yang akut. Persoalan yang muncul adalah bagaimana memberikan pasokan listrik yang handal dan merata kepada masyarakat pedesaan apabila tidak bisa menggunakan cara lama dengan pendistribusian pembangkit listrik tenaga diesel berikut bahan bakarnya?

Cara terbaik dalam meingkatkan kesejahteraan suatu daerah adalah apabila output ekonomi di daerah tersebut kembali dinikmati oleh masyarakat di daerah tersebut. Penyediaan energi di pedesaan tentunya juga bisa diarahkan agar sumber produksi energi yang mereka konsumsi dihasilkan oleh daerah itu sendiri sehingga keberlanjutannya terjamin. Data BPS menunjukan bahwa 25-30% penduduk Indonesia tinggal di dekat dan di dalam lingkungan hutan yang tersebar di sekitar 12,000-15,000 desa di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, sudah saatnya pembuat kebijakan di Indonesia, pusat dan daerah bersinergi untuk meningkatkan pemberdayaan hutan menjadi sumber penyediaan energi bagi masyarakat desa yang berada di sekitar hutan. Sudah saatnya penyediaan energi diprioritaskan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada produsen lokal dimana energi tersebut dikonsumsi. Sudah saatnya pemanfaatan energi bagi kehidupan masyarakat pedesaan sehari-hari diarahkan pada sumber-sumber yang tidak merusak lingkungan hidup dan hutan dimana mereka tinggal dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Dan sudah saatnya pembangunan ketahanan energi nasional diarahkan pada usaha-usaha yang manusiawi dimana masyarakat miskin diberikan kesempatan akses listrik yang sama seperti yang sudah dinikmati oleh masyarakat mampu selama ini.

Jaya Wahono

Anggota Masyarakat Penggiat Energi Biomassa Hutan Indonesia (Mapebhi) dan perintis pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dari bambu.